TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebelas daerah akan melakukan uji coba regional climate budget tagging untuk mendanai program-program penanganan perubahan iklim. Climate budget tagging ialah mekanisme penandaan anggaran belanja untuk aktivitas hijau yang telah dimulai di level kementerian dan lembaga pada 2016.
“Tahun ini kita akan mulai membangun regional climate budget tagging di level daerah dan akan diuji-cobakan ke sebelas daerah, yaitu tujuh provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota,” tutur Sri Mulyani dalam acara dialog publik Badan Kebijakan Fiskal, Selasa, 30 Maret 2021.
Sebelas daerah tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Kemudian, Kabupaten Gorontalo, Sumedang, Siak, dan Kota Pekanbaru.
Sri Mulyani berujar, sebelas daerah tersebut akan menjadi tolok ukur bagi provinsi maupun kabupaten lainnya dalam melaksanakan regional climate budget tagging. Ia berharap pemerintah daerah memulai berkomitmen terhadap pendanaan penanganan dampak perubahan iklim melalui APBD.
“Bila daerah-daerah juga melakukan akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk mendanai climate changes, Indonesia akan jadi negara yang mampu menjalankan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim serta mengatasi bencana yang ditimbulkan,” kata dia.
Instrumen APBN, ujar dia, telah berkomitmen menunjukkan dukungannya untuk mengatasi dampak ekologi ini. Ia menyebut negara telah mengalokasikan anggaran belanja untuk proyek hijau sebesar Rp 86,7 triliun per tahun.
